Selayang Pandang KUA

KUA MUARA BULIAN

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan khususnya bidang perkawinan.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaian tugas Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981 .

Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan Struktur Organisasi KUA Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, pembinaan haji , ibadah sosial dan kemitraan umat.

Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Kementerian Agama kabupaten / Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku. Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Utara berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi – misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi khususnya di kabupaten Batang Hari sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta sebagai masyarakat yang religius Islami, maka Kementerian Agama Insya Allah memberikan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi tersebut.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA  merupakan unit kerja terdepan dan sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang secara langsung berhadapan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara historis, Keberadaan KUA adalah sejalan dan seiring dengan keberadaan Departemen Agama RI, yakni pada tanggal 3 Januari 1946, sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 November 1946 keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. Namun demikian, sejarah panjang KUA jauh melampaui masa tersebut, yakni semenjak keberadaan kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, kesultanan Mataram Islam telah mengangkat seorang yang diberi tugas khusus dibidang keagamaan dengan tugas menjalankan fungsi-fungsi sebagai penghulu.[1]

Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan, telah diatur dan diurus  di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.[2]

Dalam perkembangan selanjutnya, Kepres No. 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 Tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaian tugas Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan .

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan,  mengisaratkan bahwa KUA tidak saja menangani NR, tetapi juga penertiban tanah wakaf di wilayah Kecamatan dari mulai AIW sampai memfasilitasi ke Badan Pertanahan Negara untuk pensertifikatan tanah wakaf karena Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Haji. Kantor Urusan Agama sesuai Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 17 Tahun 2005 bahwa KUA harus melaksanakan proses bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dan ayat (2) disebutkan Bahwa Kantor Urusan Agama berkedudukan di wilayah Kecamatan. Dengan kata lain KUA sesungguhnya merupakan unit pelaksana teknis di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejalan dengan perkembangan yang begitu pesat saat ini, KUA sebagai Unit Pelayanan Publik dan menjadi unit pelaksana teknis di bidang urusan agama Islam di tingkat Kecamatan, dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan tersebut semakin menguat seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Walaupun dalam Undang-Undang tersebut, Kementrian Agama (pada saat UU ini terbit, masih bernama Departemen Agama) merupakan salah satu dari lima instansi pemerintah yang tidak turut diotonomikan.

Terlebih, setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design[3] Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama  Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan  Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama, KUA tidak bisa tidak, harus menata diri, dengan tetap mengacu pada prinsip pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.[4] Kini, arah ke layanan primapun semakin mendesak untuk diwujudkan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012, KUA memiliki kedudukan sebagai pelaksana sebagaian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Diantara tugas yang diemban oleh KUA adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan , pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, bimbingan Keluarga Sakinah, bimbingan kemasjidan dan bimbingan pembinaan syariah.

Melihat kedudukan dan fungsinya tersebut, KUA Kec. Muara Bulian tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formalnya saja, tetapi harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi kepanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan Agama Islam. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Sebab jika tidak, maka KUA akan senantiasa dikesankan oleh masyarakat luas hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengurusi pelayanan pernikahan dan rujuk semata. Dan andaikata  kondisi semacam ini tetap dipertahankan, maka KUA pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya akan kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Dari paradigma di atas, KUA secara kelembagaan paling tidak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai unit pelayanan publik dan sekaligus sebagai  unit pelaksana teknis Bidang Urusan Agama Islam di Tingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Kepala Seksi Bimas Islam. Peran ini mengisyaratkan bahwa KUA juga mengemban tugas-tugas sosial keagamaan di luar kedinasan sebagai teladan masyarakat.

Hal ini menunjukkan, sesungguhnya KUA memiliki tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian jelas menuntut seluruh komponen KUA untuk terus berjuang dengan dedikasi, profesionalisme dan semangat kerja yang tinggi, sebab tanpa itu semua KUA tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi  berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif  dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan  penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan  penilaian  KUA Kecamatan Teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA yang diajukan  dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan  sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi-misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA dimaksud.

Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun  administrasi dan sumberdaya manusia.

Dasar Hukum.

Penyusunan profil KUA Kecamatan Muara Bulian yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Muara Bulian, berdasarkan pada ketentuan  tugas dan fungsi  KUA Kecamatan itu sendiri dan dukungan dari dinas instansi vertikal yang berwenang  dalam bentuk kegiatan penilaian KUA Kecamatan Teladan yang berpijak pada peraturan yang berlaku sebagai berikut:

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 Tahun 1974 dan 45 tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 298 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama  Kabupaten/Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 Tahun 2005 tentang petunjuk  penilaian KUA sebagai inti pelayanan percontohan. Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor: DJ.II.2/I.OT.01.3/248/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pedoman Penilaian KUA Teladan Tahun 2010.Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II / 231 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teladan.

Maksud dan Tujuan

Disusunnya Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian yang mempunyai Visi: Prima dalam pelayanan, unggul dalam pembinaan Umat, menuju masyarakat yang islami di Kecamatan Muara Bulian,  ini dimaksudkan sebagai  gambaran objektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian  secara konprehensif yang meliputi perkembangan fisik bangunan, administrasi, penyelenggaraan tugas KUA  Kecamatan Muara Bulian itu sendiri.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan profil ini adalah:

Sebagai media bagi kami dalam melihat,  memahami semua bentuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman  atau lebih dikenal dengan istilah ”Analisa SWOT”- yang kami hadapi, sehingga dapat kami gunakan untuk memilah dan  memprioritaskan kerja yang harus kami laksanakan dan yang akan direncanakan ke depan.

Memberikan gambaran bagi semua pihak untuk melihat dari dekat tentang kondisi riil KUA Kecamatan Muara Bulian dan informasi keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi tugas, fungsi dan amanah yang diemban KUA dalam melayani dan membangun umat.

Dapat mengetahui standar dari pola dan volume kerja yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan komparasi terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh KUA lain yang ada di Provinsi Jambi.

Kerangka Penulisan dan Isi

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan agar terjadi keselarasan dan keterpaduaan dalam penyusunan profil ini, maka dalam kerangka penulisan ini ditetapkan menjadi tiga bagian pokok, meliputi: Pendahuluan, Isi dan penutup.

Adapun pemaparan secara keseluruhan tergambar dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Sebuah pengantar untuk memahami istilah KUA Kecamatan dengan  tugas pokok dan fungsinya  sebagai pelayan publik Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dijelaskan pula tentang dasar hukum penulisan, maksud dan tujuan serta kerangka penulisan dan isi.  Uraian ini diperlukan untuk memberikan dasar pemahaman terhadap uraian dalam bab-bab berikutnya.

BAB II   DESKRIPSI UMUM WILAYAH KEC. MUARA BULIAN

Di sini akan diuraikan tentang latar belakang geografis dan demografis Kecamatan Muara Bulian. Juga dijelaskan tentang situasi dan kondisinya, baik kondisi sosial budaya, maupun kehidupan beragama di masyarakat. Diharapkan penjelasan ini melengkapi dalam memahami dan menyelami pola kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Bulian.

BAB III KONDISI OBYEKTIF KUA KEC. MUARA BULIAN.

Berisi uraian kondisi obyektif KUA Kecamatan Muara Bulian yang meliputi keadaan kantor, sejarah singkat, sarana dan prasarana pendukung pelayanan, struktur organisasi KUA, Lembaga Dakwah, SDM dan profil staf KUA serta job description. Paparan ini penting untuk memberikan gambaran tentang keadaan kantor, SDM personil pegawai dengan detail profil dan pembagian kerjanya dalam memaksimalkan tugas pelayanan masyarakat.

BAB IV LANDASAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI.

Mengingat  betapa luasnya tugas dan fungsi KUA yang kian lama kian bertambah, selain pencatatan nikah dan bimbingan perkawinan, KUA juga mendapatkan tugas dalam bidang bimbingan keluarga sakinah, produk halal, kemitraan, hisab rukyat, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, penyuluhan agama, bimbingan jamaah haji serta pembinaan dan penerangan Agama Islam, maka diperlukan sebuah landasan kuat yang mampu memotivasi seluruh unsur dan komponen demi terlaksananya tugas dan fungsi tersebut. Bab ini mengolaborasi landasan yang meliputi  visi, misi, motto, janji pelayanan, kode etik, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, analisa swot,  strategi, pendekatan dan perencanaan stratejik dalam mewujudkan harapan bersama.

BAB  V  DINAMIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN PROGRAM UNGGULAN.

Realisasi dari visi, misi dan rencana KUA, tercermin  dalam uraian bab ini, meliputi bidang Organisasi dan tata laksana, bidang administrasi dan pelayanan, bidang peningkatan profesionalisme personil KUA, Korps penasihat BP4, P3N dan PAH, Bidang Peningkatan Peran lembaga keagamaan dan bidang kemitraan umat

BAB VI DESKRIPSI PERSONAL DAN PELAKSANA TUGAS.

Kepala KUA Kecamatan Muara Bulian dalam hal pelayanan kepada masyarakat, baik yang bersifat pribadi maupun kedinasan. Untuk lebih melengkapi informasi tentang kiprah Kepala KUA Kec. Muara Bulian dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VII PROFIL KUA KEC. MUARA BULIAN DALAM GAMBAR.

Bab ini berisi tentang foto-foto atau gambar yang menunjukkan keadaan KUA Kecamatan Muara Bulian mulai menempati Kantor lama di Jl Jend. Sudirman Muara Bulian dan sekarang menempati Kantor Baru di Jln. Baru Talang Inuman Kel. Teratai Kec. Muara Bulian yang diresmikan pada tanggal, 30 Januari 2016 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Bpk. Drs. H.M. THAHIR, M.HI

BAB VIII PENUTUP.

Meliputi; Kesimpulan, Saran-saran dan Rekomendasi. Dari bab terakhir ini akan dapat diketahui kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh kegiatan KUA Kecamatan Muara Bulian dalam mengemban amanat yang diberikan serta saran yang diperlukan untuk penyempurnaan profil ini  sekaligus rekomendasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN     

Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan KUA Kec. Muara Bulian

Prosedur dan Standar Pelayanan Prima

Potensi Keagamaan Kecamatan Muara Bulian

Data Masjid, Langgar dan Musholla se-Kec. Muara Bulian

Data Majelis Taklim se-Kecamatan Muara Bulian

Data Seni Budaya Islam se-Kecamatan Muara Bulian

Data Penyuluh Agama Honorer se-Kec. Muara Bulian

DISKRIPSI UMUM WILAYAH KECAMATAN MUARA BULIAN

Kabupaten Batang Hari saat ini memiliki wilayah yang terbagi dalam Delapan Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan :   Muara Bulian, Pemayung, Bajubang,  Muara Tembesi, Maro Sebo Ilir, Mersam, Maro Sebo Ulu dan Batin XXIV.

Sedangkan Kecamatan Muara Bulian adalah yang menjadi pembahasan pada Bab ini, adalah terdiri empat komponen yang diproyeksikan sebagi gambaran umum pada Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian yang terdiri dari Geografi, Demografi, Tata Ruang dan Institusi Pemerintahan Kecamatan.

Keadaan Geografi

Secara Geografis, Kecamatan Muara Bulian merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Batang Hari yang memiliki luas wilayah 417.97 KM2 dengan batasan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasan  dengan Kec. Pemayung/Kec. Bajubang                                                                     

Sebelah Barat  : Berbatasan  dengan Kec. Muara Tembesi

Sebelah Utara : Berbatasan  dengan Kec. Pemayung/Kec. Maro Sebo

Sebelah Selatan   : Berbatasan  dengan Kec. Bajubang

Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan Terdiri dari 5 Kelurahan dan 16 Desa yaitu :

 KELURAHAN

1.      Kelurahan Muara Bulian

2.      Kelurahan Pasar Baru

3.      Kelurahan Sridadi

4.      Kelurahan Teratai

5.      Kelurahan Rengas Condong

 DESA

1.      Desa Aro

2.      Desa Bajubang Laut

3.      Desa Kilangan

4.      Desa Malapari

5.      Desa Muaro Singoan

6.      Desa Napal Sisik

7.      Desa Olak

8.      Desa Pasar Terusan

9.      Desa Pelayangan

10.  Desa Rambahan

11.  Desa Rantau Puri

12.  Desa Simpang Terusan

13.  Desa Singkawang

14.  Desa Sungai Baung

15.  Desa Sungai Buluh

16.  Desa Tenam

WEBSITE KUA MUARA BULIAN

Ini adalah website resmi Kantor Urusan Agama Kec. Muara Bulian dengan template dan desain baru. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Kantor Urusan Agama Kec. Muara Bulian di website ini.